Breaking News

5 Aug 2015

Geger di Republik NU

MUKTAMAR Ke-33 Nahdlatul Ulama yang diselenggarakan pada 1—5 Agustus 2015 di Jombang dan mengusung tema sentral “Islam Nusantara” merupakan forum tertinggi dalam NU, khususnya dalam pemilihan Rais A’am dan pemilihan ketua PBNU selama 5 (lima) tahun ke depan.

Sebetulnya forum muktamar bukanlah forum tunggal, tetapi ada forum lain berupa munas alim ulama yang diselenggarakan untuk menyambut muktamar dan sebagai forum setengah muktamar untuk membahas hal-hal yang menjadi isu sentral yang akan diputuskan kata akhirnya dalam muktamar oleh para muktamirin, seperti ahwa (Ahlul Halli wal Aqdi) atau pilihan oleh para ulama khusus dan memiliki kepakaran untuk memilih Rais A’am PBNU, mekanisme pemakzulan pejabat negara, janji-janji kampanye, syarat-syarat yang boleh menjadi ahwa, BPJS haram atau tidak syari , Islam nusantara, dan hukuman bagi koruptor di Indonesia.

Dalam perkembangannya, muktamar NU sebagai forum tertinggi dalam memutus masalah-masalah yang dihadapi umat sering hanya fokus pada pemilihan ketua umum. Muatan politis pun sering muncul di arena muktamar tidak hanya berupa baliho, tetapi juga politik uang yang diberikan oleh para calon kepada para muktamirin yang mempunyai hak pilih. Pergeseran orientasi para muktamirin menjadi materialistis ini sudah dimulai semenjak muktamar ke-31 pada 2005 di Boyolali dan puncaknya terjadi pada muktamar ke-32 di Makassar pada 2010.

Munculnya perubahan orientasi pengikut NU ini tidak terlepas dari belum dapat independennya beberapa pengurus NU dari pengaruh partai politik, khususnya PKB, sebagai partai yang lahir dan dibidani oleh pengurus NU sendiri pada 23 Juli 1998 dengan tujuan mengakomodasi kepentingan-kepentingan NU. Mulai dari pembiayaan kegiatan NU hingga pada penetuan ketua tanfidiyah, khususnya di PCNU-PCNU di daerah.

Sedangkan bagi PKB sendiri sebagai partai politik mempunyai kepentingan terhadap NU, khususnya dalam pendulangan suara setiap pemilu. Hal ini terlihat pada Pemilu 2014, hampir 50% suara PKB secara nasional disumbang oleh warga Jawa Timur sebagai pusat lahirnya NU. Sejatinya hubungan simbiosis mutualisme ini telah terbina sejak terpilihnya Gus Dur sebagai Presiden ke-4 RI dan pada muktamar NU tahun 2000 di Lirboyo, Kediri.

Padahal, sejatinya dengan sekitar lebih kurang 50 juta pengikutnya dengan diiringi lembaga-lembaga independen mulai dari Lakpesdam, LKNU, LDNU, Lazaisnu, LP Ma’arif hingga pada ISNU nya merupakan pusat sumber daya material dan nonmaterial yang cukup besar bagi indepedensi NU, bukan justru mengekor terhadap PKB.

Maka setidaknya ada 3 (tiga) masalah krusial yang seharusnya menjadi perhatian pengurus PBNU terpilih hasil muktamar ke-33 ini. Yaitu, pertama mengenai posisi NU dalam mengawal perubahan zaman. NU sebagai makelar budaya (broken culture) sebagaimana ungkapan Clifford Geertz. Karena NU dapat mengubah budaya masyarakat yang jelek dan tidak sesuai syariat Islam menjadi sesuai dan yang sudah sesuai dipertahankan.

Hal ini sesuai dengan tema yang sedang diusung dalam muktamar ke-33 ini adalah Meneguhkan Islam Nusantara merawat tradisi untuk peradaban dunia. Maka bagaimana tindak lanjut dari tema tersebut selanjutnya itu yang lebih penting, sehingga tema tidak hanya sekadar slogan yang begitu acara selesai, maka selesai pula isu yang diangkat, tetapi tidak ada upaya detail untuk mengawalnya.
Kedua adalah agar NU menjadi independen tidak inferior terus kepada partai politik, khususnya PKB, maka PBNU harus memberdayakan lebih optimal lembaga-lembaga, lajnah, dan badan otonom khususnya di daerah. Karena fakta di lapangan menyebutkan banyak lembaga-lembaga NU di daerah mulai dari lajnah hingga badan otonom NU yang tidak berjalan optimal karena kekurangan sumber daya manusia atau salah rekrutmen dalam pengisian pengurus lembaga-lembaga tersebut. Sehingga banyak lembaga-lembaga tersebut yang justru menjadi kepanjangan tangan partai politik tertentu.

Dan yang terakhir atau ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah mengenai reposisi hubungan antara NU dan partai politik, khususnya PKB. Karena isu yang berkembang di lapangan adalah muktamar ke-33 ini adalah muktamar PKB, bukan NU. Hal ini dibuktikan banyaknya para muktamirin, baik yang simpatisan maupun peserta sidang yang pembiayaannya didanai oleh politikus PKB sehingga diindikasikan mereka tidak independen atau titipan-titipan dari partai.

Padahal, sejatinya NU adalah lembaga sosial keagamaan, bukan lembaga onderbow di bawah PKB. Seharusnya yang berhak menentukan arah politik PKB itu NU, bukan PKB, yang menentukan pemimpin dan arah kebijakan NU. Silakan warga NU yang ingin masuk dunia politik karena hal tersebut adalah merupakan hak asasi setiap warga negara. Namun, bagi mereka harus terlebih dahulu mengundurkan diri dari kepengurusan inti NU sesuai dengan AD/ART. Wallahualam.

Ditulis oleh M. Iwan Satriawan
Intelektual Muda NU Lampung

Dikutip di http://lampost.co/berita/geger-di-republik-nu, pada Kamis 06 Agustus 2015 pukul 07.15

No comments:

Post a Comment

Designed By cara usaha | Powered By Blogger