Breaking News

4 May 2017

Kasus E – KTP Dan Pelemahan KPK



Akhir – akhir ini mencuat kasus Mega proyek E-KTP. Tentu ini menjadi sorotan yang menarik di semua kalangan termasuk mahasiswa. Bagaimana tidak kasus ini melibatkan beberapa nama nama penting yang diduga terseret dalam kasus E-KTP.

Korupsi memang seakan tak pernah habis, setiap hari selalu ada kasus yang ditangani oleh KPK         ( Komisi Pemberantasan Korupsi). Dengan kerja keras dan serius KPK telah membuat para koruptor berdasi ketar ketir dan mengahalakan segala cara termasuk tindakan kekerasan. Beberapa lalu media melaporkan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum terhadap salah satu penyidik KPK yakni Novel Baswedan. Tindakan kekerasan yang membuat Novel Baswedan harus menjalani perawatan yang intensif di rumah sakit. Meskipun tindakan  - tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap pegawai KPK bukan kali ini saja terjadi, hal ini seharusnya menjadi catatan penting bagi pihak keamanan terkait dengan keselamatan penyidik KPK.

Kekerasan yang dialami oleh Novel Baswedan menarik perhatian masyarakat umum, mengingat beliau saat ini sedang menangani kasus mega proyek korupsi E-KTP yang melibatkan nama nama pejabat penting.

Tidak dapat dipungkiri sejak KPK terbentuk, perlawanan terhadap korupsi bergerak sangat cepat dan menjadi momok yang menakutkan bagi kalangan pecinta korupsi. Mulai dari tingkatan korupsi ringan hingga kelas kakap. Meskipun dibalik kekuatan KPK pasti selalu ada saja upaya yang dilakukan oleh pencinta korupsi untuk melakukan pelamahan terhadap KPK. Berbagai macam cara ditempuh untuk membuat KPK menjadi lemah termasuk melalui upaya revisi Undang- Undang mengenai ruang gerak KPK, serta membuat ancaman kekarasan kepada penyidik KPK.

Salah satu bentuk pelemahan yang dilakukan terhadap KPK menurut pendapat penulis adalah terkait dengan adanya hak angket DPR atas kinerja KPK. Melihat sidang terkait Hak Angket DPR atas kinerja KPK melalui media televisi, terlihat partai – partai yang pro dan kontra atas hak angket . bahkan ada partai yang meninggalkan persidangan ( Walk Out) sebagai bentuk ketidak sepakatan mereka terhadap sidang Hak Angket DPR. Penulis belum bisa berpendapat secara mendalam apakah ini hanyalah sebuah pencitraan semata mengingat tahun politik sudah dimulai, tetapi yang terpenting adalah kini KPK mengahadapi tantangan baru dalam melakukan penegakan hukum ditambah lagi dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi Nomo 25/PUU-XIV/2016 serta teror –teror terhadap penyidik KPK.


Dengan adanya tantangan baru yang dihadapi KPK dalam menangani kasus korupsi di Indonesia, menjadi langkah untuk menaikan derajat dan marwah KPK sebagai lembaga yang kredibel dan professional,  satu satunya lembaga yang masih dapat dipercaya oleh masyarakat untuk menyelesaikan persoalan korupsi yang dapat merusak citra dan perekonomian bangsa Indonesia. 
(Hendy Novrian)

No comments:

Post a Comment

Designed By cara usaha | Powered By Blogger